Aceh Utara-Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat atau informasi resmi mengenai isu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Banpres UMKM yang dikabarkan bisa memutus bantuan sosial (bansos).
Tanggapan tersebut disampaikan Fakhrurradhi di Lhoksukon pada Kamis (12/11/2026), menyusul maraknya pesan berantai di WhatsApp dan media sosial yang meminta para Keuchik agar mengimbau warga agar berpikir dua kali sebelum membuat NIB.
”Sejauh ini kami di Dinas Sosial belum menerima informasi maupun surat resmi terkait hal tersebut,” ujar Fakhrurradhi.
Ia memaparkan bahwa kedua program ini berada di bawah instansi yang berbeda. Urusan Banpres UMKM merupakan kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), sementara penyaluran dan pendataan bansos dikelola oleh Dinas Sosial.
Sebelumnya, beredar narasi bahwa warga penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan BLT yang berada di Desil 1 hingga 4 bisa mengalami pergeseran status kesejahteraan jika mengurus NIB untuk syarat Banpres UMKM. Data tersebut dikhawatirkan terekam dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai tanda peningkatan ekonomi, yang berujung pada hilangnya kelayakan menerima bantuan.
Menanggapi hal ini, Fakhrurradhi menyebutkan bahwa peran Dinas Sosial terletak pada aspek pendataan, dan hingga kini belum ada aturan pasti mengenai perubahan status tersebut.
”Yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan desil penerima bantuan yang dapat berdampak terhadap kelayakan menerima PKH, bansos, dan bantuan lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa acuan penyaluran bansos saat ini menggunakan DTSEN yang membagi tingkat kesejahteraan ke dalam 10 desil. Kelompok Desil 1 sampai 4 adalah prioritas penerima PKH dan BPNT, sementara Desil 5 masuk dalam kategori PBI-JK.
Meski demikian, data desil ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui banyak variabel, seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi fisik rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Fakhrurradhi memastikan bahwa kepemilikan NIB bukanlah satu-satunya variabel tunggal penentu naik atau turunnya desil seseorang. Penilaian kesejahteraan dihitung secara komprehensif dari berbagai indikator sosial ekonomi.
”Ketika ada data baru yang masuk, misalnya seseorang tercatat memiliki usaha melalui NIB, hal itu bisa menjadi salah satu informasi dalam penilaian kondisi sosial ekonomi. Namun, bukan berarti hanya karena memiliki NIB desilnya otomatis berubah,” pungkasnya