Globaldetik.com | ACEH TIMUR — Aktivitas pengeboran minyak tradisional tanpa izin di kawasan Simpang Damai, Simpang Ramayana, termasuk Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, tetap berlangsung dan terus menempatkan masyarakat sekitar dalam bahaya nyata. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai lokasi sumur minyak rakyat, namun sebagian besar operasinya berjalan tanpa payung hukum yang sah.

Sumur-sumur minyak di daerah ini memiliki karakteristik khas, di mana minyak dan gas bisa menyembur keluar secara alami. Semburan itu tidak mudah dikendalikan, setiap saat dapat memicu ledakan maupun kebakaran hebat. Warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pengeboran harus hidup dalam kekhawatiran setiap hari.

Insiden kebakaran dan ledakan sudah berulang kali terjadi di titik yang sama. Pada Juli 2026, sumur minyak ilegal di Gampong Lhok Leumak meledak dan terbakar. Tak lama kemudian, kebakaran susulan kembali melanda lokasi itu pada September 2026. Bahkan pada hari Minggu, 15 November 2026, peristiwa kebakaran sumur minyak kembali terjadi di kawasan tersebut. Setiap kali api berkobar, warga sekitar menjadi pihak pertama yang terancam keselamatannya.

Limbah minyak mentah yang meluap juga merusak lahan pertanian warga. Luapan minyak akibat hujan deras telah mencemari persawahan seluas 12,4 hektar di tiga gampong. Sawah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan petani, justru berubah menjadi lahan yang berminyak, bau, dan tidak bisa dipakai menanam padi. Kerugian ini langsung dipikul oleh masyarakat kecil.

Catatan media nasional mencatat, dari tahun 2013 hingga 2022, sedikitnya 24 orang tewas akibat insiden kebakaran sumur minyak di Aceh Timur. Angka ini menunjukkan bahwa korban jiwa sudah berjatuhan berulang kali, sementara aktivitas pengeboran ilegal itu masih tetap ada dan terus mengancam warga.

Yang menjadi pertanyaan kritis, mengapa aktivitas yang jelas-jelas membahayakan nyawa, mencemari lingkungan, dan merusak mata pencaharian warga ini masih dibiarkan berulang-ulang secara terang‑terangan? Ada pertanyaan publik yang mengemuka, apa yang menghambat pihak keamanan sehingga aturan hukum tidak ditegakkan secara konsisten di lapangan? Di permukaan, aktivitas ini tampak begitu mudah terlihat, namun tindakan penegakan terhadap pelaku terkesan tidak berjalan secara menyeluruh dan tegas.

Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada pemerintah desa. Sebagai institusi yang paling dekat dengan warga dan lokasi sumur, kebijakan serta sikap pemerintah desa menjadi sangat menentukan. Apakah pemerintah desa sudah mengambil langkah konkret untuk melindungi warganya dari bahaya kebakaran, ledakan, dan pencemaran minyak? Atau justru kebijakan di tingkat desa belum cukup tegas untuk mengendalikan aktivitas ilegal yang berlangsung di wilayahnya?

Media ini menegaskan seluruh temuan dalam laporan ini masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak‑pihak terkait. Media juga membuka ruang hak jawab seluas‑luasnya bagi para pelaku, pemerintah desa, aparat keamanan, maupun instansi berwenang untuk memberikan klarifikasi, data, dan penjelasan guna melengkapi informasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *