Globaldetik.com.Aceh Utara – Dugaan pengumpulan uang sebesar Rp100 ribu per jiwa dari masyarakat di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, memasuki babak baru.
Persoalan yang sebelumnya disorot warga itu kini bergeser pada satu pertanyaan: apakah uang tersebut benar-benar merupakan sumbangan masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama, atau terdapat kaitannya dengan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang diterima warga?.
Informasi mengenai dugaan pengumpulan dana itu diterima awak media pada Selasa, 22 September 2026. Sejumlah warga mengaku diarahkan untuk memberikan uang sekitar Rp100 ribu per jiwa dengan alasan untuk kebutuhan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Warga mempertanyakan mekanisme pengumpulan dana tersebut. Mereka menyebut tidak mengetahui secara jelas dasar penetapan nominal Rp100 ribu per jiwa serta bagaimana proses kesepakatan itu dilakukan.
Persoalan menjadi sensitif karena dana tersebut disebut dikumpulkan dari masyarakat yang juga menerima bantuan Jadup, yakni bantuan pemerintah bagi warga terdampak bencana.
Geuchik Akui Ada Pengumpulan, Bantah Pemotongan Jadup
Perkembangan baru muncul setelah pihak Geuchik Ulee Rubek Barat bersama perangkat gampong memberikan klarifikasi kepada salah satu media massa.
Dalam keterangannya, Geuchik bersama perangkat gampong mengakui adanya pengumpulan uang dari masyarakat. Namun, mereka membantah keras jika pengumpulan tersebut disebut sebagai pemotongan dana Jadup.
Menurut pihak gampong, uang tersebut merupakan sumbangan masyarakat untuk kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat.
Mereka meminta publik membedakan antara pemotongan dana bantuan pemerintah dengan sumbangan masyarakat yang, menurut mereka, diberikan berdasarkan kesepakatan bersama.
Klarifikasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak gampong tidak menganggap uang Rp100 ribu per jiwa tersebut sebagai pemotongan terhadap bantuan Jadup.
Namun, penjelasan itu masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Jika Sumbangan, Mengapa Ada Patokan?
Jika pengumpulan uang tersebut benar merupakan sumbangan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa terdapat nominal yang ditetapkan sebesar Rp100 ribu per jiwa?
Pertanyaan ini menjadi penting karena secara prinsip, sumbangan atau sedekah diberikan atas dasar kerelaan pemberi.
Dalam perspektif ajaran Islam, sedekah pada dasarnya merupakan pemberian secara sukarela, bukan sesuatu yang semestinya dipaksakan kepada seseorang dengan nominal tertentu.
Karena itu, publik wajar mempertanyakan apakah angka Rp100 ribu tersebut benar-benar sekadar patokan kesepakatan masyarakat atau dalam praktiknya menjadi kewajiban bagi warga.
Apakah warga bebas memberikan kurang dari Rp100 ribu? Apakah warga yang tidak mampu dapat tidak memberikan? Apakah ada warga yang menolak? Dan apakah terdapat konsekuensi tertentu apabila seseorang tidak memberikan uang sesuai nominal tersebut?.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting untuk membedakan antara sumbangan sukarela dan pengumpulan dana dengan nominal yang ditetapkan.
Di sisi lain, jika nominal tersebut memang lahir dari hasil musyawarah masyarakat, pihak gampong tentu memiliki ruang untuk menjelaskan kapan musyawarah dilakukan, siapa saja yang hadir, apa hasil kesepakatannya, serta bagaimana mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban dana tersebut.
Potensi Nilai Mencapai Rp160 Juta
Apabila angka Rp100 ribu per jiwa tersebut benar dan jumlah warga yang menjadi dasar perhitungan sekitar 1.600 jiwa, maka nilai keseluruhannya secara matematis dapat mencapai sekitar Rp160 juta.
Namun, angka tersebut masih sebatas estimasi. Belum ada data terverifikasi mengenai jumlah warga yang benar-benar memberikan uang, nominal yang telah terkumpul, maupun jumlah penerima Jadup yang menjadi dasar pengumpulan.
Karena itu, angka Rp160 juta tidak dapat disebut sebagai jumlah dana yang telah terkumpul sebelum ada data dan keterangan resmi yang dapat diverifikasi.
Pernyataan Bupati Menjadi Sorotan
Dugaan pengumpulan dana tersebut juga menjadi perhatian karena sebelumnya Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil atau Ayah Wa, telah menyampaikan penegasan agar tidak terjadi pemotongan maupun pengutipan terhadap bantuan pemerintah yang diterima masyarakat, termasuk Jadup, bantuan isi hunian, dan stimulan ekonomi.
Dalam penyaluran Jadup Aceh Utara, pemerintah sebelumnya menyebut bantuan tersebut diberikan sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari selama 90 hari bagi penerima yang telah ditetapkan.
Karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjelaskan secara terang hubungan antara bantuan Jadup dengan pengumpulan dana Rp100 ribu per jiwa tersebut, apabila memang ada hubungan di antara keduanya.
APH Diminta Telusuri Secara Objektif
Sejumlah warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Aceh Utara, dapat menelusuri informasi tersebut secara objektif.
Penelusuran dinilai penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya: apakah dana tersebut merupakan sumbangan masyarakat hasil musyawarah, bagaimana mekanisme penetapan nominalnya, apakah bersifat sukarela, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
Keterangan dari warga, aparatur gampong, penerima Jadup, dan pihak-pihak yang mengetahui proses pengumpulan dana diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada klaim yang saling berseberangan.
Konfirmasi Terbaru Belum Mendapat Tanggapan
Saat dikonfirmasi kembali pada Kamis, 24 September 2026, Amri selaku Geuchik Ulee Rubek Barat belum memberikan tanggapan resmi kepada media ini mengenai sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengumpulan dana tersebut.
Konfirmasi antara lain diarahkan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan Rp100 ribu per jiwa, hasil musyawarah masyarakat, sifat pemberian apakah wajib atau sukarela, jumlah dana yang telah terkumpul, serta peruntukan dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi terus membuka ruang Hak Jawab dan klarifikasi secara proporsional bagi Geuchik Ulee Rubek Barat maupun pihak-pihak terkait guna memastikan asas keberimbangan informasi.
Media ini tidak menempatkan dugaan tersebut sebagai kesimpulan atas adanya pelanggaran. Seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dari pihak-pihak terkait serta bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini pada akhirnya bukan semata soal Rp100 ribu.
Perlu dijelaskan adalah apakah uang tersebut benar-benar sumbangan sukarela, hasil kesepakatan masyarakat, atau memiliki keterkaitan dengan bantuan Jadup.
Sebab, ketika sebuah pemberian disebut sebagai sumbangan tetapi terdapat nominal yang ditetapkan per jiwa, publik berhak mendapatkan penjelasan: apakah itu benar-benar sumbangan yang lahir dari kerelaan, atau sudah berubah menjadi kewajiban?.