Aceh Utara – Akses terhadap air minum yang layak, bersih, dan mengalir tanpa henti merupakan hak dasar setiap warga. Demi memastikan kebutuhan vital tersebut terpenuhi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mon Pase bersiap melakukan pembenahan menyeluruh.
Langkah perbaikan ini dipicu oleh rampungnya rangkaian pemeriksaan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh. Hasil evaluasi atas penyelenggaraan layanan air minum periode 2025 hingga pertengahan 2026 tersebut resmi dipaparkan dalam exit meeting di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (18/11/2026).
Hadir langsung dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., memandang catatan kritis dari BPK bukan sekadar urusan administratif, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana pelayanan publik telah dirasakan masyarakat.
”Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan air minum yang layak, berkualitas, dan berkesinambungan,” tegas Tarmizi di hadapan jajaran pejabat daerah dan direksi Perumda Tirta Mon Pase.
Bagi Tarmizi, audit BPK adalah momentum tepat untuk berbenah. Ia mengapresiasi kerja tim pemeriksa yang telah memetakan berbagai aspek pengelolaan air minum di Aceh Utara. Pemkab Aceh Utara, lanjutnya, berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap rekomendasi sesuai aturan yang berlaku.
”Kami menyambut baik setiap masukan, catatan, dan rekomendasi BPK. Ini menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan Perumda Tirta Mon Pase berjalan lebih efektif, transparan, dan profesional,” tambahnya.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Asisten III Setdakab, Inspektur Kabupaten, Dewan Pengawas, serta Direktur Perumda Tirta Mon Pase ini, Tarmizi mendorong sinergi lintas instansi. Dengan perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir, pelayanan air bersih diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Aceh Utara secara lebih merata.

