GLOBALDETIK.COM | Banda Aceh, Aceh – Dunia tengah menghadapi ancaman nyata krisis pangan global. Kenaikan harga pangan dunia, perubahan iklim ekstrem yang mengganggu siklus pertanian, dan kebijakan proteksionis beberapa negara pengekspor komoditas utama seperti beras telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan terhadap ketersediaan pangan global, termasuk di Indonesia. Ketergantungan Indonesia pada impor beras, yang selama ini menjadi penyangga utama pasokan, kini menjadi titik lemah yang krusial. Di tengah situasi ini, Provinsi Aceh, melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai swasembada pangan dan mengamankan ketahanan pangan daerah.
Kepala BSIP Aceh, Bapak Firdaus S.P., M.Si, dalam sebuah wawancara ekstensif, memaparkan secara rinci langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan. Beliau menekankan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada intensifikasi pertanian, yaitu peningkatan produktivitas per unit lahan melalui inovasi teknologi pertanian seperti varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengendalian hama penyakit secara efektif, tidaklah cukup untuk mencapai target swasembada pangan yang ambisius. Meskipun penting, peningkatan hasil panen melalui intensifikasi saja diperkirakan hanya mencapai peningkatan sebesar 5 hingga 10 persen. Angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Kita perlu strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan,” tegas Bapak Firdaus. “Intensifikasi ibarat menambah kecepatan mobil, namun jika jalannya sempit, berlubang, dan penuh hambatan, kecepatan tersebut tidak akan banyak membantu. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian yang produktif, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada, adalah kunci untuk memperlebar ‘jalan’ menuju swasembada pangan. Kita harus bergerak di semua lini, dari hulu hingga hilir.”
Salah satu program unggulan BSIP Aceh adalah optimalisasi lahan pertanian seluas 50.000 hektar. Program ini bukan sekadar menambah luas area tanam secara sembarangan, melainkan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada secara dramatis melalui pendekatan terpadu. Fokus utama diarahkan pada perbaikan dan pengembangan infrastruktur irigasi yang memadai. Banyak lahan pertanian di Aceh yang hanya dapat ditanami padi sekali setahun karena keterbatasan akses air, terutama selama musim kemarau. Program ini bertujuan untuk mengubah kondisi tersebut dengan memungkinkan penanaman padi hingga tiga kali dalam setahun melalui pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.
“Bayangkan potensi yang luar biasa,” lanjut Bapak Firdaus. “Lahan yang sebelumnya hanya menghasilkan 5 ton gabah per tahun, potensial menghasilkan 15 ton jika kita bisa menanam tiga kali setahun dengan manajemen yang tepat. Itulah lompatan produktivitas yang kita targetkan, dan ini akan berdampak signifikan terhadap pendapatan petani dan ketahanan pangan Aceh.”
Untuk mencapai hal ini, BSIP Aceh tidak hanya memberikan bantuan berupa pompa air, sumur bor, dan perbaikan sistem saluran irigasi kepada para petani. Lebih dari itu, program ini juga mencakup pelatihan dan pendampingan teknis yang intensif, pemberian bantuan benih padi unggul bersertifikat, dan sosialisasi teknologi budidaya padi yang tepat guna dan ramah lingkungan. Selain itu, upaya untuk memanfaatkan lahan tidur, yaitu lahan pertanian yang tidak produktif, juga digalakkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyediaan akses kredit permodalan yang terjangkau. Target yang sangat ambisius, yaitu penanaman padi seluas 1 juta hektar per bulan, ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan program ini, meskipun implementasinya akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Namun, upaya ini tidak hanya dilakukan secara sektoral dan parsial. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga dan sektor yang sinergis dan terintegrasi. Kerjasama strategis dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menghasilkan program penanaman jagung di lahan-lahan yang bukan lahan pertanian tradisional, untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kerjasama dengan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan sawit, juga dijajaki untuk memanfaatkan lahan di sekitar perkebunan yang potensial untuk ditanami padi, dengan pendekatan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Untuk mendukung petani dalam mengolah lahan yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi, pemerintah juga menyediakan bantuan alat-alat pertanian modern, seperti combine harvester, traktor roda dua dan empat, dan peralatan pertanian lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis Aceh. Program brigade pangan dibentuk untuk mengelola lahan-lahan kecil milik masyarakat secara kolektif, meningkatkan efisiensi, dan memastikan lahan diolah secara optimal. Setiap brigade pangan terdiri dari 15 orang per kelompok, dengan manajemen yang terstruktur dan berorientasi bisnis, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan petani. Program ini juga dilengkapi dengan sistem pemasaran hasil panen yang terintegrasi untuk menjamin harga jual yang stabil dan menguntungkan bagi petani.
“Kita ingin mengubah paradigma,” Bapak Firdaus menjelaskan. “Lahan tidak boleh terlantar. Setiap jengkal tanah harus produktif. Dengan bantuan alat dan manajemen yang baik, serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan, kita bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan dan memberdayakan masyarakat. Ini bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Aceh secara berkelanjutan.”
Program ini juga menekankan pentingnya pendampingan dan konsultasi intensif kepada petani. Penyuluh pertanian berperan penting dalam memberikan arahan teknis, membantu mengatasi kendala di lapangan, dan memastikan program berjalan efektif. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi atas setiap kendala yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan air, akses pupuk dan pestisida yang berkualitas dan terjangkau, hingga pemasaran hasil panen yang terjamin. Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat juga diterapkan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Upaya meningkatkan produksi padi di Aceh ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai swasembada pangan. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kerja keras pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat, komitmen para pemangku kepentingan, dan kerjasama yang erat antar lembaga dan sektor. Ancaman krisis pangan global menuntut langkah-langkah yang berani dan komprehensif, dan Aceh siap menghadapi tantangan ini dengan strategi yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, untuk memastikan ketahanan pangan bagi generasi mendatang, pungkasnya
(Red)