GLOBALDETIK.COM | ACEH BESAR – Senin, 10 Maret 2025 – Kondisi memprihatinkan yang dialami Kantor Camat Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, jauh melampaui sekadar kerusakan bangunan fisik semata. Bangunan yang diresmikan pada 30 Mei 2002 oleh Bupati Aceh Besar Drs. H. Sayuthi Is, MM, dan kini telah ambruk serta mengalami kerusakan parah akibat usia bangunan, merupakan cerminan nyata dari ketimpangan pembangunan dan kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah
Hingga saat ini, belum ada bantuan pembangunan untuk menggantikan bangunan yang sudah tidak layak pakai tersebut. Adapun bangunan soalnya bangunan yang sudah ada sudah ambruk dan dimakan usia. Ketiadaan akses yang layak bagi pelayanan publik di kantor camat ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah.
Kondisi ini diperparah dengan kerusakan yang parah pada lantai kantor, yang sebagian besar ubinnya telah pecah dan amblas, sehingga membahayakan keselamatan dan kenyamanan bagi para pegawai dan masyarakat yang berkunjung. Selain kerusakan lantai, dinding bangunan juga mengalami kerusakan yang cukup parah, memperparah kondisi yang sudah memprihatinkan. Kondisi ini bukan hanya sekadar masalah estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan gangguan pelayanan publik yang lebih serius.
Lebih dari sekadar kebutuhan akan pembangunan fisik pengganti, kasus ini mengungkap permasalahan mendasar dalam perencanaan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana sebuah kantor pemerintahan yang vital, yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik, dibiarkan mengalami kerusakan parah hingga ambruk?
Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam sistem pengawasan, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, dan kemungkinan besar kurangya komitmen untuk memelihara aset-aset pemerintah daerah. Ketiadaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ulang menunjukkan prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Kerusakan lantai dan dinding yang parah tersebut semakin memperburuk kondisi kantor dan menghambat pelayanan publik secara efektif, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang dilayani oleh kantor camat tersebut.
Kondisi memprihatinkan ini juga menunjukkan celah yang signifikan dalam mekanisme pengelolaan aset pemerintah. Apakah terdapat sistem pengawasan dan pemeliharaan yang berjalan efektif dan terukur? Apakah ada evaluasi periodik dan komprehensif terhadap kondisi bangunan penting seperti kantor camat, yang meliputi inspeksi struktur dan perencanaan perbaikan antisipatif? Jika ada, mengapa kondisi Kantor Camat Lembah Seulawah sampai terabaikan selama bertahun-tahun?
Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut kejelasan dan transparansi penuh dari pemerintah daerah untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran dan pemeliharaan aset publik. Kondisi lantai dan dinding yang rusak parah ini menjadi bukti nyata dari kurangnya perhatian, pengawasan, dan perencanaan yang matang dalam pemeliharaan aset pemerintah.
Ke depan, peristiwa ini harus menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen infrastruktur. Pembangunan ulang Kantor Camat Lembah Seulawah merupakan kebutuhan mendesak dan harus diprioritaskan, bukan hanya karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai, tetapi juga karena ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan struktur bangunan, termasuk kerusakan lantai dan dinding yang parah.
Namun, yang lebih penting adalah implementasi sistem pengawasan dan perencanaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel untuk mencegah terulangnya kondisi memprihatinkan seperti ini di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan perbaikan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal, berkelanjutan, dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat umum
(Red)