GLOBALDETIK.COM | ACEH TIMUR Kondisi memprihatinkan rumah Kepala Desa Gampong Seneubok Timur, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur—lebih tepat disebut gubuk reyot—bukan sekadar aib lokal, melainkan sinyal kuat kegagalan sistemik dalam menyejahterakan aparatur desa. Investigasi media ke lokasi pada Selasa, 18 Februari 2025
mengungkap kenyataan di balik angka-angka pembangunan desa yang gemilang Kehidupan Bapak Mahmudi, kepala desa Gampong Seneubok Timur, yang selama delapan tahun menghuni gubuk tersebut bersama istri dan enam anaknya, menunjukkan kenyataan yang mengejutkan Situasi ini menunjukkan kegagalan pemerintah melindungi dan mensejahterakan mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan di tingkat desa.
Rumah Bapak Mahmudi yang reyot, sebagaimana terlihat langsung oleh tim investigasi Media ini mengungkap realitas di balik citra pembangunan yang dipoles. Gaji Rp2.400.000,-
per bulan, walaupun tergolong rendah,(Alias Papasan) sepenuhnya menggambarkan berat beban ekonomi yang dipikulnya. Tanggung jawab membiayai pendidikan enam anak dari SD hingga SMA menambah kesulitan yang signifikan. Penggunaan dana desa untuk rehabilitasi rumah warga di tahun-tahun sebelumnya, meski terlihat bijak, justru menunjukkan prioritas yang mengorbankan kepala desa sendiri. Ini mengungkap kekurangan mekanisme alokasi dana desa yang efektif dan pengawasan yang longgar
Kasus ini, yang diteliti langsung oleh tim investigasi pada Selasa, 18 Februari 2025, mempertanyakan efektivitas program pengentasan kesenjangan pemerintah pusat, Jika seorang kepala desa, yang seharusnya memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi, masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, bagaimana nasib warga lainnya yang lebih rentan? Ini bukan sekadar celah, melainkan lubang besar dalam implementasi kebijakan. Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga birokrasi yang berbelit, keterbatasan akses, dan ketidakmampuan sistem menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemerintah wajib segera mengevaluasi sistem penggajian dan tunjangan kepala desa. Gaji sekarang jelas tidak lagi sesuai dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus diperkuat agar kepala desa memiliki akses yang lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dirinya sendiri. Pengawasan yang ketat juga mutlak diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Kasus Bapak Mahmudi, yang didokumentasikan langsung oleh tim investigasi pada 18 Februari 2025, merupakan bukti nyata ketidakadilan sistemik yang menimpa banyak kepala desa. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka sebagai bagian integral pembangunan pedesaan. Bantuan rumah layak huni bukan solusi sementara, melainkan langkah pertama untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Kasus ini harus menjadi lecutan untuk memperbaiki sistem dan mewujudkan keadilan bagi semua warga negara, termasuk para pemimpin desa yang seringkali terpinggirkan
(Red)
Gubuk Reot istanaku: Opini