Globaldetik.com | ACEH TIMUR – memasuki babak baru kepemimpinan daerah. Pada Rabu, 19 Maret 2025, Iskandar Usman Alfarlaky dan T. Zainal Abidin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Timur, dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), menandai puncak dari proses panjang Pilkada 2024 yang penuh dinamika, termasuk sengketa yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan ini di Mahkamah Agung (MA). Keputusan Mendagri Nomor 100.1.2.3-2000-1998 Tahun 2025, yang merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2024 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat, Bupati, dan Wali Kota, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelantikan ini.
Proses pelantikan, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Humas DPRK Aceh Timur, menunjukkan partisipasi penting berbagai pihak. Kehadiran Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir, menunjukkan dukungan legislatif. Kehadiran tokoh agama, Abi Arongan, dan Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, menunjukkan komitmen untuk kolaborasi antar lembaga dan dukungan dari tingkat provinsi. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan.
Sambutan Gubernur Mualem bukan sekadar ucapan selamat, tetapi juga arahan strategis. Ia secara tegas menekankan pentingnya pemanfaatan potensi Aceh Timur yang melimpah di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Ini bukan hanya retorika, tetapi pengakuan atas potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mualem juga mendorong komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan provinsi, serta menekankan pentingnya peran akademisi dalam perencanaan pembangunan yang berbasis data dan terukur. Hal ini menunjukkan komitmen untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti empiris. Pentingnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda juga ditekankan sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Komitmen Mualem untuk melakukan pengukuran kebun-kebun berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) dan menindak tegas pelanggaran, dengan memberikan 20 persen lahan kepada masyarakat jika ditemukan kelebihan lahan, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi isu agraria yang krusial. Langkah ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan akses terhadap sumber daya alam.
Bupati terpilih, Iskandar Usman Alfarlaky, dalam sambutannya, menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab besar yang diembannya. Ia secara eksplisit meminta dukungan penuh dari seluruh stakeholder di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini menunjukkan pendekatan kolaboratif yang penting untuk keberhasilan pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kerja keras, kerja sama yang konsisten, dan kolaborasi antar stakeholder, termasuk DPRK Kabupaten Aceh Timur dan Gubernur Aceh. Dukungan dari Wakil Bupati terpilih, T Zainal Abidin, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan.
Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi momentum penting bagi Aceh Timur. Keberhasilan pemerintahan baru ini bergantung pada komitmen, kerja keras, dan kolaborasi semua pihak. Keberhasilan ini juga akan diukur dari kemampuannya dalam mengelola potensi daerah, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan ini juga menjadi titik awal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan baru dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya