Globaldetik.com | ACEH UTARA — Akses jalan lintas yang menghubungkan Simpang Ek Tren di Kecamatan Samudera menuju Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, kini kondisinya kian memprihatinkan. Lubang-lubang menganga yang tergenang air—atau yang akrab disebut warga setempat sebagai kubangan “Boh Manok Mirah”—menjadi pemandangan sehari-hari yang merenggut kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Di balik kerusakan infrastruktur yang menahun itu, telunjuk warga tertuju pada aktivitas operasional gudang penampungan barang bekas berskala besar yang berada di sepanjang Jalan Simpang Ek Tren (Samudera) – Tanah Pasir tersebut.
Saban malam, kesunyian di jalur tersebut pecah oleh deru mesin truk tronton. Kendaraan-kendaraan raksasa pengangkut besi tua ini melintas dengan beban yang diduga kuat melampaui ambang batas jalan. Berdasarkan regulasi, jalur lintas antar kecamatan umumnya masuk dalam klasifikasi Jalan Kelas III dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Namun, truk-truk Fuso yang memuat rongsokan dari gudang pengusaha di kawasan Jalan Simpang Ek Tren (Samudera) – Tanah Pasir tersebut sering kali membawa beban hingga puluhan ton.
” Dibeberapa titik lokasi Jalan sudah seperti sawah saat hujan, lubangnya dalam seperti kubangan kerbau,” ujar seorang warga setempat saat ditemui awak media, Senin (08/06/2026).
Dilema Ekonomi dan Pengabaian Bagi warga setempat, keberadaan gudang rongsokan di sepanjang jalan lintas tersebut sejatinya menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, usaha ini menjadi katup penyelamat bagi tenaga kerja lokal di tengah sulitnya lapangan kerja. Namun, kontribusi ekonomi tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya sosial berupa kerusakan infrastruktur publik yang harus dipikul masyarakat.
Keluhan warga bukan tanpa dasar. Selama bertahun-tahun, operasional pengangkutan barang bekas tersebut berjalan tanpa upaya mitigasi kerusakan jalan. “Dari tahun ke tahun, pemilik usaha di jalur ini terkesan abai. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap jalan yang rusak akibat operasional kendaraan berat mereka,” kata warga tersebut.
“Reaksi” Pasca-Konfirmasi Perubahan sikap dari pihak pengusaha baru terlihat setelah awak media melakukan konfirmasi lapangan. Tak lama setelah dimintai keterangan, salah satu pemilik gudang di jalan lintas tersebut melakukan perbaikan darurat dengan menambal Jalan Simpang Ek Tren (Samudera) – Tanah Pasir. Mereka bahkan mengirimkan bukti dokumentasi foto perbaikan tersebut kepada wartawan sebagai bentuk respons cepat.
Namun, langkah ini justru menuai kritik baru dari masyarakat pengguna jalan. Penambalan ala kadarnya dengan material yang tidak standar justru membuat kondisi aspal menjadi lebih licin dan membahayakan saat diguyur hujan. Warga menilai perbaikan itu hanyalah solusi jangka pendek yang bersifat reaktif, bukan bentuk tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, dua pengelola gudang lainnya yang beroperasi di kawasan jalur lintas tersebut memilih bungkam. Sementara itu, pihak gudang yang posisinya berada menempel persis di tepi jalan lintas tersebut juga ikut bungkam saat dikonfirmasi kembali mengenai dugaan pelanggaran MST dan dampak kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan.
Menagih Kehadiran Pemerintah Kondisi di Jalan Simpang Ek Tren (Samudera) – Tanah Pasir ini menjadi cerminan klasik lemahnya pengawasan aktivitas industri dan angkutan barang di tingkat lokal. Aktivitas logistik skala besar yang berjalan tanpa pengawasan ketat terhadap dampak jalan telah menempatkan masyarakat pengguna jalan sebagai pihak yang menanggung risiko kerusakan kendaraan seperti ban bocor yang diduga akibat serpihan material besi atau paku di sekitar area gudang, hingga ancaman kecelakaan.
Bagi warga yang saban hari melintasi jalur ini, harapan mereka sederhana: agar kubangan “Boh Manok Mirah” di tengah jalan segera lenyap, dan roda ekonomi pengusaha di jalur lintas tersebut tidak harus dibayar dengan ancaman nyawa dan hilangnya kenyamanan publik.