Aceh–Sumut — Forum Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil-Kombih Lae Shoraya menegaskan pentingnya percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menyusul rentetan bencana alam yang melanda wilayah DAS prioritas tersebut. Banjir, longsor, erosi, hingga rusaknya fungsi konservasi tanah dan air menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan ekosistem tidak lagi dapat ditunda.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan, Forum Masyarakat DAS Singkil-Kombih secara resmi telah mengajukan berbagai program strategis RHL, meliputi pembangunan DAM penahan partisipatif, sumur resapan, gully plug, serta pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang direncanakan tersebar di delapan desa pada wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS.
Ketua Forum Masyarakat DAS Singkil-Kombih, Antoni Tinendung, menjelaskan bahwa usulan tersebut lahir dari kajian lapangan dan pengalaman langsung masyarakat yang setiap tahun harus berhadapan dengan dampak bencana ekologis.
“Rehabilitasi DAS bukan sekadar menanam pohon, tetapi upaya menyeluruh untuk memulihkan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. DAM penahan, sumur resapan, dan gully plug adalah infrastruktur ekologis yang terbukti mampu mengurangi risiko banjir dan longsor bila dibangun secara tepat dan partisipatif,” ujar Antoni.Menurutnya, program RHL yang diajukan mencakup:
Pembangunan DAM penahan dalam jumlah memadai untuk menekan laju limpasan air dan sedimentasi.
Pembangunan sumur resapan, khususnya di wilayah Kota Subulussalam, guna meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi genangan.
Pembangunan gully plug di daerah lereng dan alur air kritis sebagai pengendali erosi.
Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebagai pusat penyedia bibit lokal untuk penghijauan berkelanjutan.
Wilayah yang menjadi fokus utama rehabilitasi antara lain Desa Rantau Panjang (Kecamatan Longkip), Sultan Daulat, Darul Makmur, Binanga, serta Desa Sukaramai (Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat) yang merupakan kawasan hulu DAS Singkil-Kombih. Sementara di Kabupaten Aceh Singkil, kebutuhan rehabilitasi mendesak berada di Kecamatan Singkohor dan Danau Paris, yang mengalami degradasi lahan akibat banjir dan sedimentasi sungai.
Antoni menambahkan, keterlibatan aktif para kepala kampung dan masyarakat menjadi modal utama keberhasilan RHL. “Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga keselamatan generasi hari ini dan masa depan,” tegasnya.
Upaya masyarakat tersebut mendapat respons positif dari Sigit, Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan – Aceh – Sumut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik seluruh usulan yang diajukan dan menilai DAS Singkil-Kombih sebagai wilayah prioritas yang perlu penanganan terpadu.
“Usulan ini sangat relevan dengan semangat pemulihan DAS nasional. Rehabilitasi tidak hanya penting untuk pemulihan pasca-bencana, tetapi juga untuk memperkuat struktur lingkungan agar risiko bencana di masa depan dapat ditekan. Namun tentu kesiapan dan penyesuaian anggaran akan diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Sigit.
Forum Masyarakat DAS Singkil-Kombih secara khusus berharap Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dapat memberikan dukungan penuh melalui BPDAS, agar program RHL, pembangunan KBR, serta penguatan peran masyarakat dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
Selain itu, inisiatif Karang Taruna Kota Subulussalam Wahda dalam mengusulkan penanaman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan bambu di sepanjang sempadan dan wilayah rawan DAS Singkil-Kombih dinilai sebagai langkah edukatif dan solutif dalam memperkuat ketahanan lahan dan air.
Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, BPDAS, dan masyarakat, Forum DAS Singkil-Kombih optimistis program RHL dapat direalisasikan pada tahun 2026, sehingga kawasan DAS kembali berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan dan penopang pembangunan berkelanjutan.
//rj