Sabang – Di antara laut yang menjadi tumpuan hidup dan perahu yang saban hari membawa harapan, nelayan masih berhadapan dengan persoalan yang tak sederhana.
Mengurus izin, mendapatkan bahan bakar, memenuhi kebutuhan alat tangkap, hingga memastikan kapal layak melaut, menjadi sederet keluhan yang mereka sampaikan kepada anggota DPR RI, Jamaluddin Idham.
Dalam pertemuan dengan para nelayan di Kota Sabang, Aceh, Jamaluddin mendengarkan langsung berbagai kendala yang selama ini membayangi aktivitas mereka. Persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi atau perlengkapan melaut, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Jamaluddin mengatakan, ada empat persoalan utama yang mengemuka dalam pertemuan itu: pengurusan perizinan kapal dan usaha perikanan, akses serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan alat tangkap, dan kondisi armada kapal.
“ Hari ini saya datang untuk mendengar langsung, bukan hanya menerima laporan dari jauh. Nelayan menyampaikan kepada saya persoalan perizinan, BBM, alat tangkap hingga kebutuhan kapal. Ini persoalan mendasar karena menyangkut mata pencaharian dan kesejahteraan mereka,” ujar Jamaluddin.
Bagi nelayan, waktu di laut bukan hanya perkara cuaca dan keberuntungan. Ada kebutuhan bahan bakar yang harus dipenuhi, peralatan yang mesti disiapkan, kapal yang perlu dijaga kelayakannya, serta dokumen yang harus dituntaskan sebelum jaring ditebar.
Ketika salah satu kebutuhan itu tersendat, kegiatan melaut pun berpotensi terganggu. Penghasilan yang bergantung pada hasil tangkapan akhirnya ikut terancam.
Jamaluddin menilai, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait. Ia menegaskan, setiap aspirasi yang diterima akan dicatat dan dipilah berdasarkan kewenangan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“ Yang menjadi kewenangan daerah tentu kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi kewenangan pusat akan saya bawa dan perjuangkan melalui DPR RI dan kementerian terkait. Saya tidak ingin setelah pertemuan hari ini, persoalan nelayan berhenti menjadi catatan saja. Harus ada tindak lanjutnya,” katanya.
Mencari Jalan Keluar bagi Nelayan Kecil
Di sektor kelautan dan perikanan, kebijakan yang dirancang dari meja birokrasi perlu bertemu dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di pesisir. Bagi nelayan kecil, kemudahan mengurus dokumen, kepastian memperoleh BBM, serta ketersediaan sarana melaut dapat menentukan apakah mereka mampu berangkat mencari ikan atau harus menunda pekerjaan.
Jamaluddin mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak justru menambah beban nelayan kecil, terutama dalam urusan administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk melaut.
“ Nelayan kita ingin bekerja dan mencari nafkah. Tugas kita adalah memastikan negara hadir memberikan kemudahan dan perlindungan. Kalau ada aturan yang terlalu rumit, kita cari jalan keluarnya. Kalau BBM menjadi kendala, kita cari di mana persoalannya. Begitu juga alat tangkap dan kapal,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelesaian persoalan nelayan memerlukan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Karena itu, aspirasi yang disampaikan masyarakat Sabang akan menjadi bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing instansi.
Namun, mendengar keluhan hanyalah langkah awal. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut, ukuran keberhasilan bukan semata-mata seberapa banyak aspirasi dicatat, melainkan sejauh mana persoalan yang mereka hadapi memperoleh penyelesaian.
Jamaluddin memastikan dirinya akan terus turun ke berbagai kabupaten dan kota di Aceh untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Menurut dia, pertemuan di lapangan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mendesak sekaligus menentukan hal-hal yang perlu diperjuangkan hingga tingkat pusat.
“ Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat. Dengan turun ke lapangan, kita mengetahui mana persoalan yang benar-benar mendesak dan apa yang harus diperjuangkan. Insyaallah, aspirasi nelayan ini akan saya kawal dan komunikasikan dengan pihak terkait sampai ke tingkat pusat,” tuturnya.
Kini, harapan para nelayan Sabang bertumpu pada tindak lanjut atas persoalan yang telah mereka sampaikan. Sebab, laut boleh menjadi sumber penghidupan, tetapi untuk menjangkaunya, nelayan tetap membutuhkan kapal yang layak, bahan bakar yang tersedia, alat tangkap yang memadai, serta perizinan yang tidak mempersulit.
Di sanalah kehadiran negara diuji: bukan hanya ketika mendengar suara masyarakat, melainkan juga ketika mengubah keluhan menjadi jalan keluar yang nyata.