ACEH – Anwar rabo ketua Organisasi PSI (pers siber Indonesia dan media sosial) mengecam keras tindakan pembubaran massa pengibar bendera Bintang Bulan Aceh yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. anwar meminta agar peristiwa yang terjadi di desa pulo keudari kec tiro pidie 04 November 2026 yang menyebabkan satu orang warga meninggal ya itu ABZULUL RIZAL (20) dan 6 lain nya luka-luka ya itu bernama Basri (46) Muhammad (48) Musliadi (40) Darul Kamal (52) Juanda (62) Mutia (38) yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Abdullah Syafii berunun, peristiwa ini harus diusut tuntas secara hukum dan seluruh pihak mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi persoalan bendera Aceh.
Dalam keterangannya, anwar menyampaikan bahwa persoalan bendera Aceh merupakan persoalan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah pusat. Padahal, persoalan tersebut berkaitan dengan komitmen Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki serta hak masyarakat Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Anwar juga menilai bahwa pengesahan Qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh oleh DPRA merupakan bagian dari landasan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Atas peristiwa pembubaran massa tersebut, ketua organisasi PSI mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar melakukan evaluasi terhadap pimpinan TNI di Aceh. anwar bahkan meminta Presiden mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi masyarakat.
Menurut Anwar yang akrab di Safa Tgk rabo dan juga mantan Kombatan, aparat keamanan seharusnya mengedepankan dialog, perlindungan terhadap masyarakat, serta menghormati hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
penyelesaian persoalan bendera Aceh tidak seharusnya dilakukan melalui tindakan represif, melainkan melalui komunikasi dan dialog antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, serta seluruh pemangku kepentingan.
PSI berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik bendera Aceh agar tidak terus menjadi sumber ketegangan dan kegaduhan di tengah masyarakat.