BANDA ACEH, GLOBALDETIK.COM – Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media Mitrapol Provinsi Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, S.H., S.K.M., atau yang akrab disapa Popon, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan gelaran Bhayangkara Fest 2026. Festival dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ini diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh pada 19–22 Juni 2026 di Lapangan Merah, Banda Aceh.
Acara tahunan ini dirancang dengan menghadirkan serangkaian kegiatan, mulai dari kajian Islam bersama Ustaz Adi Hidayat, panggung hiburan musik, berbagai perlombaan rakyat, hingga pasar rakyat yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
”Mari bersama-sama memeriahkan Bhayangkara Fest 2026 sebagai ajang kebersamaan, hiburan, edukasi, dan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujar Popon dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (18/06/2026).
Menanggapi adanya dinamika dan riak penolakan dari sebagian kelompok masyarakat menjelang pembukaan acara, Popon menyayangkan momentum penyampaian kritik tersebut yang dinilai terlalu mendesak dengan hari pelaksanaan.
Menurutnya, masukan atau keberatan dari masyarakat semestinya disampaikan sejak tahap perencanaan agar ruang komunikasi dan evaluasi dapat berjalan lebih sehat serta komprehensif.
”Jika memang ada keberatan, seharusnya disampaikan sejak awal. Jangan ketika acara sudah siap dilaksanakan baru muncul penolakan, karena ini penting agar diskusi bisa berjalan lebih sehat dan konstruktif bagi semua pihak,” kata Popon memberikan pandangannya.
Sebagai tokoh aktivis yang lama berkecimpung di Aceh, Popon meyakini bahwa jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah mempertimbangkan dengan matang dan memahami secara mendalam aturan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Bumi Serambi Mekkah.
Ia menegaskan tidak mungkin institusi kepolisian mengabaikan aspek legalitas formal dan kultural tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan publik skala besar.
”Polisi tentu paham aturan di Aceh. Saya yakin Polri, khususnya Polda Aceh, tetap menjunjung tinggi syariat Islam dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” tutur Kaperwil Mitrapol Aceh tersebut untuk meredam kekhawatiran publik.
Menurut Popon, komitmen penegakan nilai lokal tersebut juga tercermin dari upaya konkret panitia penyelenggara dalam menjaga standarisasi pelaksanaan Bhayangkara Fest 2026 agar tetap selaras dengan norma keagamaan yang berlaku di daerah setempat.
Salah satu langkah nyata yang diambil oleh panitia adalah dengan memberlakukan pemisahan area (infishal) yang tegas antara pengunjung laki-laki dan perempuan demi menjaga ketertiban umum.
Selain berfungsi sebagai sarana hiburan dan edukasi warga, Popon menilai agenda besar ini membawa dampak multiplier ekonomi secara langsung yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya para pedagang kecil.
Adanya ruang niaga gratis atau tersentralisasi di dalam festival menjadi kesempatan emas bagi pelaku UMKM lokal untuk memulihkan dan meningkatkan pendapatan mereka.
”Acara seperti ini bukan sekadar hiburan semata. Ada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, di mana pedagang kecil, pelaku UMKM, dan warga sekitar bisa merasakan langsung manfaat ekonomisnya,” jelas Popon secara rinci.
Lebih lanjut, pemilihan lingkungan Markas Polda Aceh sebagai lokasi pusat penyelenggaraan dinilai strategis dalam mengubah paradigma institusi kepolisian di mata publik.
Pendekatan ini dinilai mampu mereduksi jarak psikologis, sehingga Polri dapat tampil sebagai aparat yang inklusif, ramah, dan mengayomi secara humanis.
”Kita melihat Polda Aceh ingin hadir sebagai institusi yang ramah, dekat dengan masyarakat, dan tidak selalu dipandang dengan rasa takut oleh warga.
Karena itu, kegiatan ini sengaja dilaksanakan langsung di lingkungan Markas Polda Aceh,” hendaknya.
Popon juga memberikan catatan kritis terhadap sikap penolakan dari beberapa pihak yang dinilainya terkesan selektif atau tebang pilih terhadap kegiatan-kegiatan tertentu di Aceh. Ia merujuk pada beberapa agenda publik serupa sebelumnya yang terbukti dapat berjalan dengan tertib, kondusif, serta mendapatkan sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari masyarakat luas.
”Kenapa harus pilih-pilih? Jika yang dipersoalkan adalah potensi pelanggaran syariat, maka semua bentuk kegiatan publik yang mengumpulkan massa semestinya dinilai dengan standar objektivitas yang sama,” tegas Popon mempertanyakan konsistensi kritik tersebut.
Ia juga mengingatkan kembali kepada publik bahwa rangkaian acara Bhayangkara Fest 2026 didominasi oleh kegiatan yang bernuansa religi dan dakwah Islam.
Kehadiran pendakwah nasional, Ustaz Adi Hidayat, menjadi bukti otentik bahwa festival ini dirancang seimbang antara aspek syiar keagamaan dan hiburan kemasyarakatan.
”Di dalam rangkaian acara juga ada ceramah agama berskala besar. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata soal hiburan duniawi, tetapi juga memiliki unsur edukasi moral dan dakwah yang kuat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Popon mempertegas posisi institusi Polri yang menurutnya sangat menaruh rasa hormat dan takzim kepada para ulama serta tokoh adat di Aceh. Ia berharap segala bentuk perbedaan persepsi dan polemik yang berkembang di ruang publik saat ini dapat segera dimitigasi melalui ruang musyawarah yang bermartabat.
”Saya percaya Polri sangat menghormati ulama Aceh. Karena itu, mari selesaikan perbedaan pandangan ini melalui dialog yang sehat, saling menghormati, dan tetap menjaga persatuan serta kedamaian masyarakat Aceh,” pungkas Popon menutup keterangannya.