global detik.com | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, H. Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa, meminta DPRK Aceh Utara untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi. Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat mengenai permainan harga di tingkat pangkalan maupun agen yang menyebabkan harga jual gas melon jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Hal itu diungkapkan Ayahwa saat melakukan kunjungan ke lokasi banjir untuk menyerahkan bantuan kepada para korban pada Minggu, 23 November 2025. Dalam kesempatan tersebut hadir pula anggota DPRK Aceh Utara Abdullah M. Amin alias Tgk Meulaboh, yang turut mendampingi bupati menemui warga terdampak bencana.
Menurut Ayahwa, pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sangat bergantung pada gas subsidi sebagai kebutuhan pokok harian. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan tanpa pandang bulu.
“Apabila pangkalan yang bermain, pangkalan itu harus dicabut surat izinnya. Oh, apabila agen yang bermain, agen harus ditindak tegas,” ujar Ayahwa dengan nada tegas di hadapan anggota DPRK.
Ia menambahkan bahwa gas subsidi diberikan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi meraup keuntungan pribadi. Karena itu, ia meminta agar DPRK, dinas terkait, dan aparat penegak hukum terus melakukan pemantauan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
“Gas subsidi itu untuk masyarakat miskin, bukan untuk dijual di atas HET,” tegasnya.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap distribusi LPG subsidi dapat kembali tepat sasaran dan tidak lagi menjadi beban tambahan bagi warga yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana banjir.