“Ini bukan hanya tentang uang desa. Ini tentang martabat sebuah kampung yang dibangun dari air mata.”
[Sayed Zainal M., SH, Direktur Eksekutif LembAHtari].
“Kami sudah kehilangan rumah dua kali karena laut. Tapi rasa kehilangan karena dikhianati orang sendiri, itu lebih sakit.”
[Samsuddin A, 62 tahun, warga Kuala Peunaga].
Laut yang Menelan Rumah
*ANGIN DARI SELAT MALAKA* berembus perlahan di tepian Kuala Peunaga, Aceh Tamiang. Di kejauhan, suara ombak seperti mengulang kisah lama [kisah tentang sebuah kampung yang dulu berdiri megah di bibir laut, lalu lenyap ditelan abrasi].
“Dulu di sana rumah saya,” ujar Warianto, lelaki 60 tahun, menunjuk hamparan laut yang tampak tenang tapi menyimpan getir. “Sekarang sudah jadi air semua.”
Tahun 1998, laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tiba-tiba berubah menjadi musuh. Ombak besar datang tanpa ampun, mengikis daratan perlahan hingga rumah demi rumah hilang. Kuala Peunaga, kampung di “buritan” timur Aceh Tamiang, akhirnya menyerah. Pemerintah memutuskan memindahkan seluruh penduduk [176 kepala keluarga] ke daratan yang lebih aman.
Namun, belum kering air mata mereka, tragedi lain datang mengetuk. Tepat pada 26 Desember 2004, gelombang maha dahsyat Ie Beuna (Tsunami) menyapu permukiman baru mereka.
Rumah-rumah yang baru dibangun hancur seketika. Harta benda hilang, kenangan lenyap, bahkan sebagian nyawa tak sempat diselamatkan.
“Seperti disapu tangan Tuhan,” tutur Samsuddin, menatap kosong. “Kami sempat berpikir, mungkin Allah tidak ingin kami punya rumah lagi.”
Kampung Ketiga; Sebidang Harapan di Tanah Baru
Dua kali kehilangan membuat warga Kuala Peunaga belajar menata luka. Pemerintah Aceh Tamiang bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada 2006 membangun kembali pemukiman baru.
Kampung ketiga itu berdiri di Kecamatan Bendahara, di atas lahan yang lebih tinggi dan jauh dari ancaman laut.
Sekitar 200 unit rumah shelter berdiri rapi. Awalnya, kehidupan terasa asing. Tanah gersang, pekerjaan terbatas, dan trauma masih menghantui. Namun, perlahan, kehidupan mulai menggeliat. Mereka menanam, melaut, dan berdagang.
Kini, Kuala Peunaga menjadi kampung yang produktif. Dari laut mereka menghasilkan belacan tuktuk; terasi khas Aceh Tamiang yang dibuat dari udang sabu (kecepe) secara tradisional. Aroma khasnya kini menjadi oleh-oleh kebanggaan daerah.
Selain itu, sebagian warga beralih ke perkebunan kelapa sawit, dan sisanya tetap menjadi nelayan. Tiga sektor ini; [laut, darat, dan tangan perempuan pembuat belacan] menjadi nadi kehidupan baru Kuala Peunaga.
Dari 176 kepala keluarga, kini mereka berkembang menjadi 713 KK. Anak-anak kembali bersekolah, pasar kecil mulai ramai, dan di tepi jalan kampung terlihat papan bertuliskan; “Kuala Peunaga — Kampung Belacan Tuktuk.”
Datok Penghulu (Kepala Desa) Riki Rikardo menatap warganya dengan bangga. “Dulu kami hidup dari laut, sekarang kami berdiri di atas tanah harapan,” katanya. “Tapi masih ada luka yang belum sembuh.”
Luka Itu Bernama Korupsi
Luka yang dimaksud Riki bukan lagi dari laut, tapi dari sesama manusia.
Beberapa tahun silam, ketika kampung baru ini sedang membangun diri, muncul kabar tak sedap: korupsi dana desa.
Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menemukan adanya penyimpangan besar yang dilakukan mantan Datok Muhammad Yusuf dan Sekdes Kamaruddin, [menjabat antara 2012–2018]. Dari hasil audit, keduanya diduga menilep dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp212.770.838.
Jumlah itu mungkin kecil di mata kota, tapi bagi Kuala Peunaga yang baru belajar berjalan, itu ibarat dirampok di siang bolong.
Dana itu sejatinya digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi warga. Namun, hasilnya lenyap tanpa jejak.
Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M, SH, menyebut kasus ini sudah pernah dibahas dengan Inspektorat Aceh Tamiang.
“Dari total Rp212 juta, yang dikembalikan hanya Rp10 juta oleh Muhammad Yusuf dan Rp300 ribu oleh Kamaruddin,” ungkap Sayed. “Sisanya, sampai sekarang belum juga dikembalikan.”
Lebih memilukan, meski sudah ditemukan unsur penyimpangan, keduanya masih hidup bebas tanpa proses hukum.
“Ini bukan hanya korupsi uang, tapi korupsi rasa keadilan,” kata Sayed tegas. “Kami akan terus dorong agar kasus ini ditindaklanjuti.”
“Kami sudah kehilangan rumah dua kali karena laut. Tapi rasa kehilangan karena dikhianati orang sendiri, itu lebih sakit.”
[Samsuddin A, 62 tahun, warga Kuala Peunaga].
“Ini bukan hanya tentang uang desa. Ini tentang martabat sebuah kampung yang dibangun dari air mata.”
[Sayed Zainal M., SH, Direktur Eksekutif LembAHtari].
Ketika Kejahatan Dibiarkan
Warga Kuala Peunaga merasa keadilan lamban. Mereka bertanya-tanya mengapa pelaku korupsi masih bisa tersenyum di kampung, seolah tak pernah terjadi apa-apa.
“Yang pakai uang rakyat malah bebas, sementara kami yang bekerja keras tetap saja miskin,” ujar Warianto kesal. “Seharusnya uang itu bisa buat jalan, atau bantu nelayan.”
Kemarahan warga semakin mengeras ketika mendengar bahwa salah satu pelaku, Kamaruddin, masih aktif mempengaruhi masyarakat, membentuk kelompok kecil yang berseberangan dengan kebijakan kampung.
Menurut Sayed dari LembAHtari, kelompok ini berupaya memuluskan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan warga.
“Mereka ingin menguasai ruang, tapi tidak memikirkan tata ruang kampung,” ujar Sayed. “Ini oligarki kecil yang hidup di atas penderitaan orang banyak.”
Di tengah kegaduhan itu, Kepala Kampung saat ini, Riki Rikardo, mencoba menata ulang kepercayaan masyarakat.
Ia menolak membalas dendam. “Kalau kita lawan dengan kebencian, kita akan kembali tenggelam,” katanya pelan. “Tapi hukum harus berjalan.”
Antara Harapan dan Ketakutan
Meski banyak luka, kehidupan di Kuala Peunaga tak berhenti. Anak-anak tetap berangkat sekolah dengan seragam lusuh tapi wajah riang. Di halaman rumah, ibu-ibu menjemur udang kecil untuk dijadikan belacan.
Di dermaga kecil, para nelayan menambatkan perahu dan menakar hasil tangkapan. Laut yang dulu menelan rumah kini memberi makan kembali [seolah ingin menebus dosanya].
Namun di balik geliat itu, ada rasa takut. Takut bahwa keadilan hanya berhenti di atas kertas. Takut bahwa korupsi akan menjadi kebiasaan yang diwariskan.
“Kalau yang salah tidak ditindak, anak-anak kita akan belajar bahwa mencuri uang negara itu biasa,” ujar M. Yusuf Musa, 53 tahun. “Dan kalau itu terjadi, percuma kita bangun kampung dari nol.”
Suara dari Tanah yang Pernah Tenggelam
Kuala Peunaga bukan sekadar kampung di Aceh Tamiang. Ia adalah cermin kecil Indonesia: di mana rakyat kecil berkali-kali jatuh, tapi tetap berusaha bangkit.
Dulu mereka melawan laut. Kini mereka melawan korupsi, musuh yang tak kasat mata tapi lebih kejam dari ombak.
Mereka percaya, perubahan tak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari kesadaran warga untuk menjaga apa yang telah mereka bangun dengan air mata.
“Rumah bisa hancur, laut bisa naik, tapi hati kami tidak boleh tenggelam,” kata Riki Rikardo. Kata-kata itu menjadi mantra, menghidupkan harapan di tengah luka yang belum sembuh sepenuhnya.
Di Antara Ombak dan Kejujuran
Malam turun di Kuala Peunaga. Di kejauhan, bunyi ombak masih terdengar; tidak lagi menakutkan, tapi seperti doa yang berulang.
Di bawah lampu minyak, beberapa warga berkumpul di warung kecil.
Mereka membicarakan hasil tangkapan hari ini, harga terasi di pasar, dan… sedikit harapan bahwa esok pagi mungkin ada kabar dari Inspektorat atau aparat penegak hukum.
Keadilan mungkin datang pelan, seperti ombak kecil di pantai. Tapi selama masih ada yang percaya dan berani bersuara, Kuala Peunaga tak akan kembali tenggelam [tidak oleh laut, tidak pula oleh kejahatan manusia].